Monday, 1 January 2018

Banyak di Protes Masyarakat, Perda Miras Akan di Batalkan


Setelah menuai banyak polemik di masyarakat dan  media sosial terkait Perda Aturan Retribusi Tempat Penjualan Minuman Berarkohol yang di sahkah pada Kamis (28/12/2017), pihak Pemerintah Kabupaten Majene berencana membatalkan Perda tersebut. hal ini disampaikan oleh ketua DPRD Kabupaten Majene Darmansyah melalui akun facebooknya yang diunggah pada hari senin (01/01/2018).
Rencana pembatalan Perda tersebut juga karena mempertimbangkan saran dan masukan dari berbagai tokoh  masyarakat yang menganggap peraturan tersebut tidak sesuai dengan nila-nilai yang ada di masyarakat. berikut pernyataannya:

Oleh: Darmansyah
Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Setelah menerima beberapa saran dan masukan, khususnya dari DPC PDI Perjuangan kabupaten Majene, Pimpinan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten Majene, Dewan Masjid Indonesia kabupaten Majene, Forum Kerukunan Antar Ummat Beragama (FKUB) kabupaten Majene, dan beberapa saran dan masukan dari tokoh masyarakat - maka pimpinan daerah (bupati) Majene yang disampaikan kepada ketua DPRD kabupaten Majene mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk menghindari keresahan di masyarakat dan polemik yang tidak berkesudahan di media sosial serta untuk menghindari fitna, maka Pemerintah daerah kabupaten Majene akan membatalkan Perda Tentang Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada angka (1) di atas berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (PERMENDAGRI) No. 80 tahun 2015 Tentang Produk Hukum Daerah pada Pasal 141 - 156.
Demikian untuk dimaklumi terima kasih.
Majene, 1 Januari 2018


Share: